🌙

17 November 2026

Transparansi Layanan Integrasi, Lapas Kalabahi Gelar Sidang TPP secara Virtual bersama Kanwil Ditjenpas NTT

 


Kalabahi, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi, berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur, baru saja menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang yang berlangsung di Aula Lapas Kalabahi ini bertujuan untuk membahas dan mengusulkan hak bersyarat integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) bagi dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Binadikgiatja, Suryanto Ahmad, sidang ini diikuti secara saksama oleh seluruh jajaran tim TPP, Selasa (17/11).

 


Kedua warga binaan tersebut direkomendasikan mendapat hak integrasi setelah dinilai berhasil memenuhi seluruh persyaratan substantif dan administratif secara ketat. Secara substantif, keduanya menunjukkan kelakuan baik yang dibuktikan dengan nihilnya catatan pelanggaran pada Register F selama sembilan bulan terakhir. Mereka juga tercatat sangat aktif mengikuti berbagai program pembinaan di Lapas. Hal ini selaras dengan hasil Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menunjukkan nilai "sangat baik" dan "sangat patuh". Di samping itu, hasil perbandingan asesmen pertama dan terakhir mengonfirmasi adanya penurunan tingkat risiko yang signifikan dari kedua narapidana.

 

Persyaratan administratif yang diwajibkan pun telah terpenuhi secara paripurna. Berkas kelengkapan tersebut meliputi kutipan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, surat pernyataan penjamin, kelengkapan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta asesmen dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kupang. Turut dilampirkan pula Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain dari Kejaksaan Negeri Alor, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani Kalapas, surat pernyataan narapidana, serta salinan sah daftar Register F.

 

Terkait pengusulan ini, Kasi Binadikgiatja Suryanto Ahmad menegaskan objektivitas timnya. "Sidang TPP merupakan filter utama kami untuk memastikan warga binaan yang diusulkan benar-benar layak dan siap kembali ke tengah masyarakat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Penilaian dilakukan berdasarkan rekam jejak yang tercatat," ujarnya.

 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Lapas (Kalapas) Kalabahi, M. Arfandy, memberikan dukungan dan pandangannya atas proses ini. "Pemberian hak Pembebasan Bersyarat adalah wujud nyata dari pemenuhan hak warga binaan yang telah patuh dan menunjukkan perubahan positif. Kami menaruh harapan besar agar pembinaan yang telah mereka jalani di Lapas Kalabahi dapat menjadi bekal kuat untuk menjadi individu yang lebih produktif di masyarakat dan tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum," tutup Arfandy. (Humas_FW)

 
✖

📋 Survei Kepuasan Layanan

Bantu kami mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM dengan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Lapas Kalabahi.

Isi Survei Sekarang