Kalabahi, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi,
berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil
Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur, baru saja menggelar Sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP). Sidang yang berlangsung di Aula Lapas Kalabahi ini
bertujuan untuk membahas dan mengusulkan hak bersyarat integrasi berupa
Pembebasan Bersyarat (PB) bagi dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Binadikgiatja, Suryanto Ahmad, sidang ini
diikuti secara saksama oleh seluruh jajaran tim TPP, Selasa (17/11).
Kedua warga binaan tersebut direkomendasikan mendapat hak integrasi setelah
dinilai berhasil memenuhi seluruh persyaratan substantif dan administratif
secara ketat. Secara substantif, keduanya menunjukkan kelakuan baik yang
dibuktikan dengan nihilnya catatan pelanggaran pada Register F selama sembilan
bulan terakhir. Mereka juga tercatat sangat aktif mengikuti berbagai program
pembinaan di Lapas. Hal ini selaras dengan hasil Sistem Penilaian Pembinaan
Narapidana (SPPN) yang menunjukkan nilai "sangat baik" dan
"sangat patuh". Di samping itu, hasil perbandingan asesmen pertama
dan terakhir mengonfirmasi adanya penurunan tingkat risiko yang signifikan dari
kedua narapidana.
Persyaratan administratif yang diwajibkan pun telah terpenuhi secara
paripurna. Berkas kelengkapan tersebut meliputi kutipan putusan dan berita
acara pelaksanaan putusan pengadilan, surat pernyataan penjamin, kelengkapan
hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta asesmen dari Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan Bapas Kupang. Turut dilampirkan pula Surat Keterangan Tidak Ada
Perkara Lain dari Kejaksaan Negeri Alor, laporan perkembangan pembinaan yang
ditandatangani Kalapas, surat pernyataan narapidana, serta salinan sah daftar
Register F.
Terkait pengusulan ini, Kasi Binadikgiatja Suryanto Ahmad menegaskan
objektivitas timnya. "Sidang TPP merupakan filter utama kami untuk
memastikan warga binaan yang diusulkan benar-benar layak dan siap kembali ke
tengah masyarakat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Penilaian
dilakukan berdasarkan rekam jejak yang tercatat," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Lapas (Kalapas) Kalabahi, M. Arfandy, memberikan dukungan dan pandangannya atas proses ini. "Pemberian hak Pembebasan Bersyarat adalah wujud nyata dari pemenuhan hak warga binaan yang telah patuh dan menunjukkan perubahan positif. Kami menaruh harapan besar agar pembinaan yang telah mereka jalani di Lapas Kalabahi dapat menjadi bekal kuat untuk menjadi individu yang lebih produktif di masyarakat dan tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum," tutup Arfandy. (Humas_FW)




